AKIBAT RENDAHNYA KEDEWASAAN BERPOLITIK

OLEH : RICO HERMAWAN

Pemilu legislatif 9 April 2009 telah berakhir. Pemilu kali ini diikuti oleh 44 partai politk yang terbagi dalam 38 partai nasional dan 6 partai lokal. Hal ini berarti jumlah parpol yang ikut serta dalam pemilu kali ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding jumlah parpol pada pemilu 2004 yang hanya berjumlah 24 parpol. Pada pemilu 1999, parpol yang bersaing berjumlah 48 parpol kemudian pemilu 2004 diikuti 24 partai, namun di 2009 kembali meningkat menjadi 44 parpol. Banyaknya jumlah parpol ini membingungkan sebagian besar masyarakat. Masyarakat menjadi bertanya-tanya mengapa jumlah parpol peserta pemilu bukannya berkurang malah bertambah?
Yang menjadi salah satu permasalahan utama mengapa jumlah parpol dalam pemilu semakin bertambah adalah munculnya partai-partai dengan baru. Rata-rata dari mereka merupakan renkarnasi dari partai lama yang kurang mendapat suara pada pemilu sebelumnya, kemudian agar dapat ikut pada pemilu berikutnya mereka mengganti nama hingga atribut partai. Fenomena munculnya banyak partai yang sekedar “mengganti baju” ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya kedewasaan politik yang rendah dan tidak siap untuk menerima kekalahan. Faktor lain adalah kecenderungan seseorang untuk diakui keberadaannya. Maka tidak heran apabila seseorang yang tidak puas dengan partainya, maka akan keluar dari keanggotaan partai dan kemudian supaya cita-cita politiknya dapat terwujud maka dia mendirikan partai.
Maka dari itu muncul wacana bahwa jumlah parpol yang ada sekarang ini perlu diciutkan atau dengan kata lain dibatasi jumlahnya. Ada beberapa alternatif cara yang bisa dilakukan untuk menyederhanakan jumlah parpol. Pertama dengan mempersulit persyaratan untuk menjadi calon peserta pemilu. Selama ini mungkin UU No 10 tahun 2008 pada pasal 8 mengenai persyaratan untuk menjadi peserta pemilu dirasa terlalu mudah untuk dipenuhi, maka dari itu kita bisa mempersulitnya persyaratan tersebut dengan mengamandemen undang-undang tersebut. Misalnya dengan menaikan jumlah kepengurusan propinsi menjadi ¾, serta partai-partai pada pemilu sebelumnya tidak boleh secara otomatis bisa mengikuti pemilu selanjutnya namun harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh KPU.
Cara yang kedua yaitu dengan memberlakukan electoral threshold atau ambang batas minimal perolehan suara untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya. Electoral threshold (ET) mulai berlaku pada pemilu 1999. Pada pemilu 1999 diberlakukan ET sebesar 2 persen, dari 48 parpol, enam partai politik yang memenuhi syarat ini. Namun, faktanya jumlah partai politik peserta Pemilu 2004 bukanlah enam partai politik, melainkan 24 partai politik. Mayoritas dari mereka merupakan reinkarnasi dari sejumlah partai politik yang tidak lolos ET pada Pemilu 1999. Pada Pemilu 2004, ET dinaikkan menjadi 3 persen dan hanya tujuh partai politik yang dapat memenuhinya. Namun, lagi-lagi fakta menunjukkan bahwa jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 tetaplah banyak, yaitu 38 partai politik. Maka dari itu kini muncul wacana untuk menaikan angka ET menjadi 5 %. Dengan menaikan angka ET diharapkan parpol yang tersaring untuk dapat mengikuti pemilu 2014 bisa berkurang.
Cara lain adalah dengan menerapkan sistem parliamentary threshold atau ambang batas minimal untuk mendapatkan kursi di parlemen. Ketentuan ambang batas perolehan kursi parlemen itu tercantum dalam Pasal 202 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Pasal itu menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi sekurang-kurangnya 2,5 persen suara dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengacu pada hasil akhir penghitungan cepat “Quick Count” yang dilakukan oleh Lembaga-Lembaga Survey, maka hanya akan ada 9 partai yang bisa ikut serta pada pemilu 2014 berdasarkan hasil electoral threshold dan parliamentary threshold. Apabila aturan ini dapat berlaku dan dilaksanakan secara tegas dan konsisten serta para elit parpol bisa legowo dan ksatria untuk menerima kekalahan, maka pada pemilu 2014 nanti jumlah parpol dapat benar-benar berkurang jumlahnya
Kemudian yang menjadi wacana apakah dengan melakukan pembatasan partai maka tidak terwujud suatu iklim yang demokrasi? Tidak. Demokrasi akan tetap terwujud.mengapa? karena dilihat dari perspektif alat untuk menyederhanakan partai. Kita mengacu pada produk DPR itu sendiri yaitu UU Nomor 10 Tahun 2008 mengenai parliamentary threshold. Undang-Undang itu sendiri merupakan produk hukum dari rakyat yaitu melalui DPR. Jadi dapat dikatakan bahwa alat tersebut (parliamentary threshold) merupakan sesuatu yang ditetapkan secara demokratis karena diputuskan oleh rakyat melalui DPR. Jadi tidak salah apabila memberlakukan pembatasan partai karena hal tersebut tidak melanggar ketentuan dalam demokrasi. Sedangkan dari kefektifan dalam pemerintahan, jumlah partai yang sederhana akan lebih mudah dan cepat dalam membuat keputusan daripada dengan jumlah partai yang banyak. Apabila terdapat banyak partai dalam pemerntahan maka akan banyak pula kepentingan yang akan dinegoisasikan antara pemerintahan dan DPR sehingga pemerintahan akan berjalan kurang efektif.
Berkaca pada sejarah pemilu sebelumnya, pada zaman orde baru pernah dilakukan pembatasan partai pada pemilu, namun pembatasan yang dilakukan adalah dengan menggabungkan banyak partai menjadi sebuah partai dengan nama baru. Partai-partai yang berhaluan nasionalis digabungkan kemudian berubah nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kemudian partai yang berideologikan islam digabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Serta satu lagi partai yaitu Golongan Karya yang tidak mengalami fusi. Dilihat dari makna demokrasi, penggabungan partai yang dilakukan rezim orde baru tidak dapat dikatakan demokratis. Penggabungan partai pada masa tersebut dikatakan penuh intrik karena tidak aturan yang jelas bagi pemerintah untuk menggabungkan partai. Bandingkan dengan sistem penyederhanaan partai sekarang, terdapat aturan hukum yang jelas yaitu pembatasan didasarkan pada perolehan suara yang diperoleh partai dalam pemilu dan disesuaikan dengan syarat yang berlaku yaitu ketentuan electoral threshold dan parliamentary threshold Jadi partai yang memenuhi syarat electoral threshold atau parliamentary threshold maka dapat ikut serta pada pemilu berikutnya.
Selama ini makna demokrasi di Indonesia lebih dipahami dalam konteks kuantitas daripada memandang aspek kualitas dari pelaksanaan demokrasi. Semakin banyak jumlah parpol yang ada maka dianggap telah demokrasi. Dengan menganut sistem multipartai, tidak berarti bahwa Indonesia harus atau perlu mempunyai partai politik dalam jumlah yang banyak. Dengan memiliki partai politik dalam jumlah banyak, tidak pula berarti bahwa sistem politik kita sudah demokratis. Sebab, demokratis tidaknya suatu bangsa tidak diukur hanya berdasarkan jumlah partai politik yang dimiliki bangsa itu.
Dalam suasana demokratis seperti saat ini, sudah barang tentu, siapa saja, dan dengan argumen apa saja, dapat mengatakan jumlah ideal partai politik peserta pemilu. Namun demikian, tentu saja pada akhirnya rakyat sendirilah yang akan menentukan berapa jumlah ideal partai politik. Kita berharap bahwa partai politik peserta pemilu 2014 nanti bisa menjadi agen bagi artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Kita juga berharap bahwa rakyat akan dapat memilih partai politik yang benar-benar mampu memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam konteks inilah diperlukan adanya pendidikan politik, lebih spesifik lagi adalah pendidikan kepada para pemilih dan para elit partai politik. Dengan cara seperti ini, diharapkan akan terwujud jumlah partai politik yang ideal sesuai dengan kebutuhan rakyat dan dapat melahirkan para elit-elit politik yang berjiwa ksatria serta memiliki tingkat kedewasan politik yang tinggi.

Kategori:Uncategorized

“Indonesia (Dahulu)”

Oleh : Rico Hermawan

Dahulu kita punya Sriwijaya

Dahulu kita punya Majapahit

Kita pernah punya siapa itu Gadjah Mada

Nusantara pun pernah kita satukan

Dulu kita Hebat, Bung…

Dahulu kita punya Diponegoro

Dulu kita punya Imam Bonjol

Kita pernah punya Siapa itu Cut Nyak Dien

Belanda pun takut pada mereka

Dulu kita di takuti, Bung….

Dahulu kita pernah punya Soekarno

Dulu kita punya Hatta, Syahrir, Tan Malaka,

Kita punya apa itu Marhaenisme, Apa itu Nasionalisme

Kapitalisme-Imperialisme?? Go to Hell…!!!

Dulu kita tegas, Bung….

Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak Dien pun mungkin takkan pernah kenal siapa Indonesia,

Gadjah Mada? apalagi?

Tapi Soekarno-Hatta-Syahrir-Tan Malaka tahu apa itu Indonesia,

Matipun, mereka memikirkan Indonesia

Lalu, Sekarang kita apa bung???

 

Kategori:Uncategorized

Saatnya Membangunkan (Kembali) Si Macan Asia

Oleh : Rico Hermawan

Seperti kita ketahui bersama, Sepak Bola Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi, bukan ke arah yang positif melainkan negatif. Dari bobroknya manajemen PSSI hingga para pemain timnas yang melempem berhadapan dengan musuh. Contoh terakhir adalah ketika dibantai oleh semifinalis Piala Dunia 2010 Uruguay dengan skor yang sangat “menyakitkan” 7-1. Apalagi pertandingan dilaksanakan di kandang sendiri. Walupun beberapa hari kemudian kita menang 3-0, tetapi ketika itu musuh yang kita hadapi adalah Maladewa, negara yang secara tradisi sepak bola berada satu level di bawah kita.

Sepak bola adalah olah raga favorit bangsa ini. Publik sangat berharap melalui sepak bola, negara ini bisa merambah dunia internasional. Lolos ke Piala Dunia pun sudah digadang-gadang oleh Presiden SBY, harapan yang tentunya tidak mustahil untuk negeri berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa ini. Masak mencari 11 pemain berkualitas saja tidak ada? Harapan ini kemudian menjadi sebuah tantangan untuk induk organisasi terbesar, PSSI. Untuk memenuhi hasrat tampil di Piala Dunia, jalan pintas pun digunakan. Masih ingat diingatan kita ketika PSSI mengikuti pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Dengan menjadi tuan rumah maka akan secara otomatis lolos ke Piala Dunia. walaupun pada akhirnya Presiden SBY mawas diri untuk menolak rencana tersebut karena negara ini belum memiliki prestasi yang membaggakan untuk menjadi tuan rumah.

Indonesia sebagai negara besar memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara kuat. Sayangnya potensi ini ditindih oleh segudang masalah yang membelenggunya. Sorotan pertama adalah mengenai legitimasi Ketua Umum PSSI. Sudah menjadi berita bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap ketua umum sudah sangat menurun. Tuntutan untuk mundur pun sudah menjadi agenda masyarakat dalam rangka melakukan reformasi di tubuh PSSI. Apalagi ditambah dengan catatan hitam sebagai mantan koruptor yang menambah semakin bopeng wajah PSSI. Maka dari itu, para pemimpin PSSI perlu mengedepankan sikap legowo dan mawas diri. Berani mengakui kegagalan dan bersedia mundur jika memang sudah tidak dikehendaki oleh rakyat.

Permasalahan kedua adalah mengenai perpecahan di dalam pelaksanaan liga. Sudah kita ketahui saat ini bahwa telah muncul liga tandingan yang mengatasnamakan dirinya “Liga Premier Indonesia (LPI). Menurut para pencetusnya, LPI merupakan suatu bentuk arah baru pelaksanaan liga sepak bola yang lebih profesional. Tidak adanya penggunaan dana APBD dan pengelolaan klub yang lebih profesional adalah nilai tambah yang ditawarkan LPI. Namun bagaimana pula, hal ini merupakan salah satu bentuk kemunduran sepak bola Indonesia. Secara nyata hal ini menandakan bahwa PSSI memang dianggap tidak becus dalam pengelolaan liga. Manajemen klub yang tidak profesional dan penuh unsur politis, penggunaan dana rakyat (APBD) untuk anggaran klub, mafia wasit, dan sebagainya merupakan beberapa alasan yang menandakan bahwa selama ini memang liga sepak bola kita jauh dari kata baik. Maka dari itu perlu adanya konsolidasi antara seluruh pengurus PSSI dan klub-klub. Baik PSSI dan klub harus berani melakukan terobosan. Sebagai contoh melepas ketergantungan terhadap dana APBD. Ketiga adalah masalah nasionalisme pemain. Jika kita lihat, salah satu penyebab kekalahan timnas terhadap negara lain adalah kurangnya jiwa nasionalisme pemain. Sikap pantang menyerah dalam kondisi apapun perlu dikedepankan, baik dalam bertanding maupun dalam latihan. Dengan kerja keras, niscaya keberhasilan ada didepan kita.

Layaknya seekor macan, Indonesia adalah seekor macan yang sedang tertidur. Sebutan sebagai Macan Asia memang pernah melekat bagi Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia ketika zaman 70-80an cukup diperhitungkan di Asia, bahkan pernah hampir lolos ke Piala Dunia 1986 sebelum dikalahkan Korea Selatan di babak-babak akhir. Jadi layaknya Macan Asia yang sedang tertidur, sudah saatnya Indonesia kita bangunkan, kita tidak ingin melihat negeri ini kian terpuruk, sebgai acuan saja, rangking Indonesia kini kian melorot ke rangking 141 dari 203 negara anggota FIFA.

Niatan untuk berubah yang selama ini telah dicanangkan hendaknya dilaksanakan dengan sepenuh hati. Setidaknya jiwa nasionalisme pada diri pengurus PSSI dan pemain timnas perlu dikedepankan. Apabila jiwa nasionalisme ini sudah kita kedepankan, maka tentunya akan berimbas pada perubahan mental kita sendiri. Mental yang berani mengatakan bersalah, berani bertanggung jawab, dan berani terhadap siapapun. Dukungan moral tentunya tidak akan pernah surut diberikan oleh seluruh masyarakat pencinta sepak bola Indonesia. Apalagi suporter kita diakui sebagai salah satu suporter yang paling setia membela klub/timnas-nya, meskipun klub/timnas dalam keadaan terpuruk mereka tidak henti-hentinya mendukung. Bangku-bangku penonton dipastikan tidak akan pernah kosong ketika bertanding. Jika tidak dibangunkan segera, maka jangan harap posisi itu akan naik, bahkan ironisnya bisa saja turun lebih dalam lagi. Segenap rakyat tak akan berhenti mendukung.

Kategori:Uncategorized

Terjadi Penyimpangan terhadap Proklamasi?

oleh : Rico Hermawan*

PROKLAMASI

Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan

di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan

peri keadilan.

Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia

dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang Negara

Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat

Allah Yang Maha Kuasa, dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia, yang me-

lindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah

kemerdekaan kebangsaan dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban men-

jalankan syari’at Islam bagi pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksana-

an dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 1945

ditandatangani oleh : PPKI

Ir. Soekarno

Drs. Mohammad Hatta

Mr. Ahmad Soebardjo

Abikusno Tjokrosujoso

A.A. Maramis

Abdul Kahar Muzakir

H. Agus Salim

KH. Wahid Hasjim

Mr. Muh Yamin

Sejatinya, teks proklamasi diatas adalah apa yang dinamakan sebagai “Piagam Jakarta”. Teks tersebutlah yang seharusnya dibacakan ketika proklamasi Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kata yang ditulis tebal adalah beberapa kata (7 kata sakral) yang hilang ketika PPKI pada tgl 18 Agustus 1945 bersidang untuk menentukan dasar negara dan UUD 1945. Ketakuatan menjadikan Negara Islam telah membuat PPKI yang dibelakang dimotori kubu nasionalis menghilangkan 7 kata tersebut sehingga Indonesia menjadi negara nasionalis hingga saat ini.

Teks proklamasi sekarang adalah bentuk teks sakral yang ditulis terburu-buru. Mungkin aneh membayangkan sebuah negara didirikan secara terburu-buru. Padahal sebelumnya telah ada sebuah badan yang digunakan untuk mempersiapkan kemerdekaan (BPUPKI).

Menurud Kalian????

Ungkap fakta dan luruskan sejarah Indonesia. . . !!!

*Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UGM

 

 

Kategori:Uncategorized

(Shock) Kembali ke Cara Konvensional berantas Korupsi

oleh : Rico Hermawan*

Penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, merupakan upaya sistematis, terencana, dan masif untuk menggembosi KPK. Jika langkah KPK terus dijegal, dikhawatirkan penindakan kasus korupsi di Indonesia akan kembali pada bentuk-bentuk lama.

Alasan penahanan keduanya (Bibit dan Chandra) terlalu dicari-cari. Dugaan pemerasan tidak terbukti. Selain itu, penyalahgunaan jabatan yang dituduhkan yang seharusnya masuk dalam ranah pelanggaran administrasi justru dikrimininalkan.

Dari sisi prestasi, kiprah KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi dinilai lebih berkualitas dibandingkan Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini terlihat dari sisi pengungkapan kasus, hasil putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang tak pernah bebas murni, dan shock terapi para pelaku korupsi pascakehadiran KPK.

Bila mendengar KPK akan datang, orang-orang di daerah langsung kaget dan berkeringat dingin. Tetapi jika yang datang orang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) reaksinya berbeda, lebih tenang.

Dengan penahanan Bibit dan Chandra, upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi di Indonesia terancam kembali ke bentuk-bentuk penindakan lama yang lebih lunak dan kooperatif. Padahal, korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan khusus.

Kita berharap, pengungkapan kasus-kasus korupsi melalui Pengadilan Tipikor juga diterapkan di daerah-daerah. Jika masalah korupsi hanya diselesaikan melalui pengadilan umum maka banyak kasus korupsi di daerah yang akan lolos.

*Mahasiswa Ilmu Administrasi negara UGM

Kategori:Uncategorized

Cicak-cicak Bersatulah!

KOMPAS, Jumat, 30 Oktober 2009

oleh : Rico Hermawan*

WS Rendra dalam puisinya pernah menyerukan Bersatulah Pelacur Pelacur Kota Jakarta, yang ditulis sewaktu almarhum belajar di Amerika pertengahan tahun 1970-an. Puisi itu ditulis dalam lembaran surat balasan kepada sahabatnya di dalam negeri yang menceritakan kenestapaan pelacur-pelacur Ibu Kota yang tidak mendapat perlindungan polisi.

Seorang teman menganjurkan mencatut judul puisi itu dalam tulisan ini untuk membangunkan kesadaran ”cicak-cicak”. Bahwa niat baik, dan seberapa kuat legitimasi perlawanan korupsi, tidaklah banyak menolong berhadapan dengan kekuatan besar yang terorganisasi. Sebab, ancaman terhadap agenda pemberantasan korupsi kini bukan sekadar wacana.

Penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, memperlihatkan pertarungan ”cicak” dan ”buaya” makin sengit. Sepertinya kepolisian dan Kejaksaan Agung panik melihat opini masyarakat yang mulai meragukan kredibilitas polisi dan jaksa menyusul beredarnya transkrip rekaman yang mengonfirmasi adanya dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra.

Seolah dengan penahanan itu dua hal sekaligus bisa diperoleh, menghambat gerak perlawanan kedua tersangka dan sekaligus menunjukkan keperkasaan mereka. Atau barangkali polisi sudah menemukan bukti kuat bahwa mereka menerima suap, yang sejauh ini menjadi kelemahan sangkaan pidana terhadap mereka yang dituding cuma melakukan penyimpangan prosedur pencekalan.

Rekayasa kriminalisasi

Transkrip rekaman pembicaraan antara pejabat kejaksaan dan pihak-pihak yang terkait kasus korupsi yang sedang ditangani KPK tersebut bukan saja menyingkap adanya dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap kedua unsur pimpinan KPK itu, tetapi jauh dari pada itu memperlihatkan bahwa unsur-unsur busuk masih menguasai kekuasaan formal kita.

Memang sangat menyakitkan. Di tengah semangat masyarakat untuk keluar dari lilitan korupsi yang telah menempatkan bangsa ini pada harkat budaya yang paling hina, masuk dalam kelompok negara terkorup di dunia, masih ada anasir- anasir lama yang berusaha merevitalisasi rezim korupsi di negeri ini.

Sedikit banyak KPK, yang lahir dari rahim reformasi, telah mengganggu rezim korupsi. Belakangan KPK malah mulai menyentuh nenek moyang korupsi yang berbasis pada patronase politik dan bisnis, meski belum mengusut sumber-sumber dana politik. Dalam hal tertentu KPK juga telah mempermalukan reputasi polisi dan kejaksaan. Bisnis perlindungan hukum bagi koruptor menjadi hancur ketika KPK bisa dengan mudah menyeret koruptor ke penjara meski polisi dan jaksa sudah menutup kasusnya rapat- rapat dengan alasan klasik: tidak cukup bukti.

Kita sebenarnya mengharapkan ada dukungan politik tingkat tinggi terhadap KPK. Presiden yang mengklaim punya perhatian terhadap pemberantasan korupsi mestinya berdiri di belakang KPK dalam melawan upaya-upaya yang mau melemahkan KPK. Menimbulkan kontroversi di masyarakat ketika semalam sebelum penetapan tersangka kedua unsur pimpinan KPK itu oleh polisi, Presiden hadir dalam acara buka puasa di Mabes Polri. Untung saja Presiden juga cepat merespons kekhawatiran masyarakat ketika akan mengangkat sendiri pejabat sementara pimpinan KPK pengganti tiga unsur pimpinan KPK yang sedang diproses di pengadilan, dengan menyerahkannya kepada tim seleksi independen dan hasilnya relatif bisa diterima masyarakat.

Sekarang Presiden pun dicatut namanya dalam transkrip rekaman rekayasa hukum itu. Tentu kita tidak mengharapkan Presiden sekadar membersihkan dirinya dari pencatutan itu, tetapi menunjukkan kualitas kepemimpinannya dalam menyelesaikan karut-marut konflik antara ”cicak dan buaya” ini. Saat ini momen yang tepat untuk menata kembali hubungan konstruktif semua kelembagaan antikorupsi itu yang sekarang saling sikut. Presiden harus memberi dukungan kepada KPK untuk mengusut pihak-pihak yang terlihat dalam rekayasa kriminalisasi ini.

Presiden biasanya enggan dipersepsikan publik bahwa ia melakukan intervensi politik terhadap kemandirian penegakan hukum, karena memang polisi dan kejaksaan yang bermasalah dengan KPK berada di bawah kekuasaan Presiden. Dan tidak mungkin membersihkan negeri ini dari korupsi tanpa KPK yang kuat, karena masih diperlukan waktu dan upaya yang panjang untuk memulihkan institusi polisi dan kejaksaan untuk bisa berada di garda terdepan pemberantasan korupsi.

Serangan balik koruptor terhadap KPK barangkali tidak akan pernah reda. Serangan mematikan yang harus diwaspadai akan mengarah pada pemangkasan kewenangan formal dan infiltrasi agen-agen korupsi ke dalam tubuh KPK. Dalam skala dukungan politik yang sangat lemah, tidak ada jalan lain, KPK harus membangun sistem kekebalan internal dan mengapitalisasi dukungan masyarakat yang sangat besar sebagai kekuatan legitimasi mereka.

Tidak tuntas

Sayangnya dalam pertarungan ini KPK tampil agak ragu-ragu dan kurang percaya diri. Kalau saja mau, KPK bisa menyeret hampir separuh anggota DPR dari sejumlah kasus yang mereka tangani. Dalam banyak kasus, KPK tidak pernah menebas habis semua pelakunya. Padahal, seperti membasmi virus, mestinya KPK tidak boleh menyisakan benih-benih kotor yang akan berkembang biak atau memberikan perlawanan.

Dalam kasus dugaan pemerasan oleh pejabat kepolisian pada kasus Bank Century, KPK membiarkan isunya berkembang tanpa berani menuntaskan.

Saya yakin KPK pun bisa menggunakan rekaman itu, yang pasti informasinya jauh lebih lengkap dari secuil transkrip rekaman yang beredar saat ini, untuk menghentikan kriminalisasi terhadap KPK terus berlanjut. Padahal, mereka bisa melakukan itu atas nama mandat supervisi yang dimiliki oleh KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan.

Atau mungkin kita tak bisa mengharapkan cicak melakukan lompatan besar karena cicak hanya bisa merayap diam-diam melahap mangsanya, seperti hampir semua anak prasekolah bisa.

Teten Masduki Penyair, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia

*Mahasiswa Ilmu administrasi negara UGM

Kategori:Uncategorized

Konsep Negara Integral Prof. Soepomo

Oleh : Rico Hermawan*

Konsep mengenai negara integralis Supomo pertama kali diungkapkan kepada Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidatonya mengenai bentuk negara tersebut, garis besar mengenai bentuk sebuah negara yang cocok diterapkan ke dalam masyarakat Indonesia adalah konsep negara yang bersandar atas kekeluargaan.

Supomo menjelaskan bahwa kondisi yang berbeda yang terdapat di setiap negara dan masyarakat menyebabkan tidak adanya sebuah sistem baku yang dapat diterapkan di berbagai macam negara. Oleh karena itu Supomo menganjurkan untuk membentuk sebuah sistem yang sesuai dengan struktur sosial masyrakat Indonesia.

Supomo dengan tegas menolak konsep individualisme yang dianggap telah gagal dalam penerapannya di negara-negara Eropa. Supomo menyatakan bahwa individualisme telah menimbulkan imperialisme dan sistem memeras, yang menyebabkan Eropa jatuh ke dalam krisis rohani. Akan tetapi Supomo tidak beralih kepada lawan dari individualisme Eropa yaitu Sosialisme yang diterapkan di Soviet, karena dianggap tidak sesuai apabila diterapkan di Indonesia.

Supomo menawarkan model pemerintahan yang dianut di Jerman semasa pemerintahan NAZI, yang oleh Supomo dianggap memiliki nilai ketimuran. Supomo mendasarkan pendapatnya ini kepada paham nasionalis sosialis dimana terdapat persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya.

Supomo juga mengambil contoh dari Jepang dimana dianut paham bahwa negara bersandar atas kekeluargaan. Sehingga pada akhirnya kesimpulan yang diambil oleh Supomo adalah persatuan dan kekeluargaan sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia.

Konsep negara yang ditawarkan oleh Supomo ini kemudian disebut negara integralis atau negara totaliter. Supomo mengungkapkan bahwa persatuan antara rakyat dan negara diwujudkan dalam adanya pengawasan gerak-gerik masyarakat oleh kepala rakyat agar dapat senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanya, agar supaya pertalian batin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara.

Gagasan mengenai hubungan pemimpin dengan rakyat oleh Supomo itu didasari oleh konsep makrokosmos dan mikrokosmos Jawa, dimana dalam makrokosmos dijelaskan bahwa alam semesta ini berpusat kepada Tuhan sedangkan mikrokosmos adalah perwujudan makrokosmos dalam kehidupan sehari-hari manusia. Seseorang individu harus berpusat pada pemimpinnya dan memiliki kewajiban-kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan seperti layaknya alam semesta berpusat kepada Tuhan.

Supomo mengakhiri pidatonya sekaligus konsepnya mengenai negara integralistik atau totaliter dengan menyatakan bahwa negara tidak menghilangkan keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat, akan tetapi segala seseorang dan segala golongan harus tunduk kepada negara.

Konsep negara integralistik yang dimunculkan oleh Supomo ini mengacu kepada pemikiran Hegel mengenai negara. Hegel membagi kehidupan sosial ke dalam tiga tingkat. Tingkat pertama adalah kehidupan dalam keluarga. Di sini manusia sejak kecil belajar tentang otoritas, tanggung jawab dan cinta.  Pada tingkat kedua adalah kehidupan dalam masyarakat sipil. Jika pada tingkat pertama cirinya didasarkan pada semangat kebersamaan dan tanggung jawab (dalam hubungan ayah terhadap anak misalnya), maka pada tingkat kedua ini cirinya yang utama adalah kompetisi dan pengejaran kepentingan diri yang tak terkendali.  Masyarakat sipil, buat Hegel, adalah satuan-satuan tanpa bentuk yang terlalu di dasarkan kepada pengejaran kepentingan ekonomi. Dari tingkat kehidupan pertama yang luhur dan penuh cinta, setelah dewasa manusia terpaksa harus terjun ke dunia persaingan yang keras.
Untuk mengimbangi dan mengatur masyarakat sipil diperlukan hadirnya negara atau pemerintahan yang kuat dan korporatis. Jika ini bisa tercapai maka tahap kehidupan sosial yang ketiga tercapai. Di tahap ini pendulum bergerak kembali, dari kompetisi kembali lagi ke harmoni. (http://forum.detik.com/#_ftn1) Dan bagi Hegel, yang menjadi motor penggerak dalam tahap ketiga ini adalah kaum birokrat. Kaum ini oleh Hegel disebut sebagai “kelas universal,” kumpulan pemimpin dan pengatur yang kira-kira memiliki kualitas seperti philosopher-king-nya Plato. Merekalah yang membimbing masyarakat ke arah harmoni dan kebebasan yang sejati. Jika semua ini tercapai maka “sejarah pun berhenti” dan masyarakat tidak lagi mengalami konflik-konflik yang mendasar.

Dalam perkembangan selanjutnya, Hegel memberi inspirasi kepada dua kelompok pemikir, yaitu kaum Hegelian kanan dan kiri. Kaum kanan menggunakan ide negara korporatis Hegel untuk membela sebuah argumen bahwa individu dan negara pada dasarnya satu dan sebangun: kita tidak perlu melihat keduanya dalam hubungan yang konfliktual.  Yang diperlukan oleh individu karenanya bukanlah jaminan hak-hak perorangan, tapi pelaksaan kewajiban kepada negara, pengabdian dan disiplin. (http://forum.detik.com/#_ftn3)

Berdasarkan konsep dari Hegel diataslah maka Supomo menciptakan sebuah bentuk negara yang memiliki susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama dan merupakan persatuan masyarakat yang organis yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai masyarakat Indonesia yang dimaksud oleh Supomo adalah nilai-nilai tradisionalisme Jawa dengan konsepsi kosmologisnya. Di dalam negara yang menyatu, maka kekuasaan adalah tunggal, dan tidak bisa dipecah-pecah. Nilai lain yang terkandung dalam konsepsi Jawa adalah kekuasaan yang menyebar akan melahirkan ketidakseimbangan (disharmoni) antara dunia mikro dan makro. Oleh karena itu, kekuasaan adalah satu kesatuan tunggal antara rakyat dan pemimpin (kawulo dan gusti).

Negara menurut Supomo tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar dan tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat mengalahkan kepentingan orang lain. Oleh karena itu Supomo menolak teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan (separation power), dan menganjurkan pembagian kekuasaan (distribution of power) antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Konsep negara integralis Supomo atau negara totaliter banyak mengalami penentangan, terutama karena idenya mengenai kekuasaan pemimpin. Kritik yang paling pertama terhadap negara integralistik adalah dari Muhammad,Hatta.

Hatta dengan tegas menolak sebuah negara integral berdiri di tanah Indonesia karena negara seperti itu memberikan peluang dan legitimasi terhadap kekuasaan yang mutlak pada negara. Sebab, dalam perspektif negara dan rakyat menjadi satu sehingga tidak ada pemisahan antara negara dan rakyat, maka dianggap tidak perlu ada kekhawatiran bahwa negara akan menindas rakyatnya.

Apabila negara menganut konsep integralistik maka segala tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, walaupun itu berarti mengambil hak-hak asasi manusia seorang individu atau golongan, maka tidak akan dianggap sebagai kejahatan karena tindakan tersebut diambil dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan.

Kritik lain terhadap konsep integralistik Supomo adalah bahwa dengan dianutnya sistem integralistik di dalam praktek ketatanegaraan, maka perkembangan demokrasi menjadi terhambat karena konsep negara integralistik mendukung munculnya negara yang otoriter.  Salah satu akibat serius dari otoriterisme politik di Indonesia pada waktu yang lalu adalah tidak adanya pelembagaan oposisi. Ketiadaannya oposisi dapat menciptakan sistem demokrasi yang dikuasai oleh mayoritarianisme.

Tendensi monopoli kebenaran berdasarkan prinsip the winner takes all dalam politik mayoritarianisme, dapat dikendalikan melalui prinsip falibilisme (fallibilism) di dalam etika demokrasi. Menurut Rocky Gerung, prinsip falibilisme berusaha meyakinkan bahwa keberadaan oposisi sangatlah penting di dalam sebuah negara.

“Falibilisme sendiri hendak memastikan bahwa demokrasi justru bertumpu pada pandangan bahwa kesalahan dan penyimpangan merupakan posibilitas tertinggi dari kekuasaan, dan oleh karena itu kritik dan oposisi harus menjadi permanen di dalam kehidupan demokrasi.”

Franz Magnis Suseno melihat bahwa konsep integralis sudah dimanifestasikan ketika OrdeBaru menutup mata kepada demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, dengan alasan bentuk demokrasi tersebut terlalu mengedepankan paham individualis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Oleh karena itu Orde Baru menggunakan sistem demokrasi pancasila dan mengedepankan semangat ketimuran yang kolektif sebagai argumennya dalam menolak sistem demokrasi liberal.

Franz Magnis Suseno mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan otoriter yang dimungkinkan muncul karena adanya kekuasaan tanpa batas yang dimiliki negara adalah penyebab dari krisis multidimensi yang dialami Indonesia pada masa sekarang ini. Franz Magnis Suseno juga mengkritik pendapat bahwa sistem otoriter adalah sistem yang cocok untuk diterapkan di Indonesia secara khusus dan Asia Tenggara secara umum.

Kesimpulan dalam bahasa yang lebih sederhana adalah, penerjemahan “nilai ketimuran” oleh Supomo yang terinstitusionalisasi lewat pemerintahan Orde Baru telah melumpuhkan demokrasi dalam hal ini peranan oposisi dan pemisahan kekuasaan.

Ketiadaan oposisi dan sentralisasi kekuasaan telah menyumbang bagian yang cukup besar di dalam krisis multidimensi di Indonesia. Sebagai bahan renungan untuk Indonesia di masa depan, ada baiknya kita tidak lagi terjebak dengan peluang untuk memberikan legitimasi tunggal kepada kepala pemerintahan.

Dalam artian, negara harus terdiri dari pemerintah dan oposisi sebagai kendaraan untuk aspirasi rakyat yang berbeda dengan pemerintahan. Isu yang lebih hangat dalam konteks Pemilu 2009 adalah mengenai koalisi dengan pemenang pemilu legislatif.

*Rico Hermawan, Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UGM.

Kategori:Hal Baru