Beranda > Materpiece > AKIBAT RENDAHNYA KEDEWASAAN BERPOLITIK

AKIBAT RENDAHNYA KEDEWASAAN BERPOLITIK

OLEH : RICO HERMAWAN

Pemilu legislatif 9 April 2009 telah berakhir. Pemilu kali ini diikuti oleh 44 partai politk yang terbagi dalam 38 partai nasional dan 6 partai lokal. Hal ini berarti jumlah parpol yang ikut serta dalam pemilu kali ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding jumlah parpol pada pemilu 2004 yang hanya berjumlah 24 parpol. Pada pemilu 1999, parpol yang bersaing berjumlah 48 parpol kemudian pemilu 2004 diikuti 24 partai, namun di 2009 kembali meningkat menjadi 44 parpol. Banyaknya jumlah parpol ini membingungkan sebagian besar masyarakat. Masyarakat menjadi bertanya-tanya mengapa jumlah parpol peserta pemilu bukannya berkurang malah bertambah?
Yang menjadi salah satu permasalahan utama mengapa jumlah parpol dalam pemilu semakin bertambah adalah munculnya partai-partai dengan baru. Rata-rata dari mereka merupakan renkarnasi dari partai lama yang kurang mendapat suara pada pemilu sebelumnya, kemudian agar dapat ikut pada pemilu berikutnya mereka mengganti nama hingga atribut partai. Fenomena munculnya banyak partai yang sekedar “mengganti baju” ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya kedewasaan politik yang rendah dan tidak siap untuk menerima kekalahan. Faktor lain adalah kecenderungan seseorang untuk diakui keberadaannya. Maka tidak heran apabila seseorang yang tidak puas dengan partainya, maka akan keluar dari keanggotaan partai dan kemudian supaya cita-cita politiknya dapat terwujud maka dia mendirikan partai.
Maka dari itu muncul wacana bahwa jumlah parpol yang ada sekarang ini perlu diciutkan atau dengan kata lain dibatasi jumlahnya. Ada beberapa alternatif cara yang bisa dilakukan untuk menyederhanakan jumlah parpol. Pertama dengan mempersulit persyaratan untuk menjadi calon peserta pemilu. Selama ini mungkin UU No 10 tahun 2008 pada pasal 8 mengenai persyaratan untuk menjadi peserta pemilu dirasa terlalu mudah untuk dipenuhi, maka dari itu kita bisa mempersulitnya persyaratan tersebut dengan mengamandemen undang-undang tersebut. Misalnya dengan menaikan jumlah kepengurusan propinsi menjadi ¾, serta partai-partai pada pemilu sebelumnya tidak boleh secara otomatis bisa mengikuti pemilu selanjutnya namun harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh KPU.
Cara yang kedua yaitu dengan memberlakukan electoral threshold atau ambang batas minimal perolehan suara untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya. Electoral threshold (ET) mulai berlaku pada pemilu 1999. Pada pemilu 1999 diberlakukan ET sebesar 2 persen, dari 48 parpol, enam partai politik yang memenuhi syarat ini. Namun, faktanya jumlah partai politik peserta Pemilu 2004 bukanlah enam partai politik, melainkan 24 partai politik. Mayoritas dari mereka merupakan reinkarnasi dari sejumlah partai politik yang tidak lolos ET pada Pemilu 1999. Pada Pemilu 2004, ET dinaikkan menjadi 3 persen dan hanya tujuh partai politik yang dapat memenuhinya. Namun, lagi-lagi fakta menunjukkan bahwa jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 tetaplah banyak, yaitu 38 partai politik. Maka dari itu kini muncul wacana untuk menaikan angka ET menjadi 5 %. Dengan menaikan angka ET diharapkan parpol yang tersaring untuk dapat mengikuti pemilu 2014 bisa berkurang.
Cara lain adalah dengan menerapkan sistem parliamentary threshold atau ambang batas minimal untuk mendapatkan kursi di parlemen. Ketentuan ambang batas perolehan kursi parlemen itu tercantum dalam Pasal 202 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Pasal itu menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi sekurang-kurangnya 2,5 persen suara dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengacu pada hasil akhir penghitungan cepat “Quick Count” yang dilakukan oleh Lembaga-Lembaga Survey, maka hanya akan ada 9 partai yang bisa ikut serta pada pemilu 2014 berdasarkan hasil electoral threshold dan parliamentary threshold. Apabila aturan ini dapat berlaku dan dilaksanakan secara tegas dan konsisten serta para elit parpol bisa legowo dan ksatria untuk menerima kekalahan, maka pada pemilu 2014 nanti jumlah parpol dapat benar-benar berkurang jumlahnya
Kemudian yang menjadi wacana apakah dengan melakukan pembatasan partai maka tidak terwujud suatu iklim yang demokrasi? Tidak. Demokrasi akan tetap terwujud.mengapa? karena dilihat dari perspektif alat untuk menyederhanakan partai. Kita mengacu pada produk DPR itu sendiri yaitu UU Nomor 10 Tahun 2008 mengenai parliamentary threshold. Undang-Undang itu sendiri merupakan produk hukum dari rakyat yaitu melalui DPR. Jadi dapat dikatakan bahwa alat tersebut (parliamentary threshold) merupakan sesuatu yang ditetapkan secara demokratis karena diputuskan oleh rakyat melalui DPR. Jadi tidak salah apabila memberlakukan pembatasan partai karena hal tersebut tidak melanggar ketentuan dalam demokrasi. Sedangkan dari kefektifan dalam pemerintahan, jumlah partai yang sederhana akan lebih mudah dan cepat dalam membuat keputusan daripada dengan jumlah partai yang banyak. Apabila terdapat banyak partai dalam pemerntahan maka akan banyak pula kepentingan yang akan dinegoisasikan antara pemerintahan dan DPR sehingga pemerintahan akan berjalan kurang efektif.
Berkaca pada sejarah pemilu sebelumnya, pada zaman orde baru pernah dilakukan pembatasan partai pada pemilu, namun pembatasan yang dilakukan adalah dengan menggabungkan banyak partai menjadi sebuah partai dengan nama baru. Partai-partai yang berhaluan nasionalis digabungkan kemudian berubah nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kemudian partai yang berideologikan islam digabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Serta satu lagi partai yaitu Golongan Karya yang tidak mengalami fusi. Dilihat dari makna demokrasi, penggabungan partai yang dilakukan rezim orde baru tidak dapat dikatakan demokratis. Penggabungan partai pada masa tersebut dikatakan penuh intrik karena tidak aturan yang jelas bagi pemerintah untuk menggabungkan partai. Bandingkan dengan sistem penyederhanaan partai sekarang, terdapat aturan hukum yang jelas yaitu pembatasan didasarkan pada perolehan suara yang diperoleh partai dalam pemilu dan disesuaikan dengan syarat yang berlaku yaitu ketentuan electoral threshold dan parliamentary threshold Jadi partai yang memenuhi syarat electoral threshold atau parliamentary threshold maka dapat ikut serta pada pemilu berikutnya.
Selama ini makna demokrasi di Indonesia lebih dipahami dalam konteks kuantitas daripada memandang aspek kualitas dari pelaksanaan demokrasi. Semakin banyak jumlah parpol yang ada maka dianggap telah demokrasi. Dengan menganut sistem multipartai, tidak berarti bahwa Indonesia harus atau perlu mempunyai partai politik dalam jumlah yang banyak. Dengan memiliki partai politik dalam jumlah banyak, tidak pula berarti bahwa sistem politik kita sudah demokratis. Sebab, demokratis tidaknya suatu bangsa tidak diukur hanya berdasarkan jumlah partai politik yang dimiliki bangsa itu.
Dalam suasana demokratis seperti saat ini, sudah barang tentu, siapa saja, dan dengan argumen apa saja, dapat mengatakan jumlah ideal partai politik peserta pemilu. Namun demikian, tentu saja pada akhirnya rakyat sendirilah yang akan menentukan berapa jumlah ideal partai politik. Kita berharap bahwa partai politik peserta pemilu 2014 nanti bisa menjadi agen bagi artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Kita juga berharap bahwa rakyat akan dapat memilih partai politik yang benar-benar mampu memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam konteks inilah diperlukan adanya pendidikan politik, lebih spesifik lagi adalah pendidikan kepada para pemilih dan para elit partai politik. Dengan cara seperti ini, diharapkan akan terwujud jumlah partai politik yang ideal sesuai dengan kebutuhan rakyat dan dapat melahirkan para elit-elit politik yang berjiwa ksatria serta memiliki tingkat kedewasan politik yang tinggi.

Kategori:Materpiece
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: