Beranda > Materpiece > ULANG TAHUN KPK DITENGAH KETIDAKJELASAN UU TIPIKOR

ULANG TAHUN KPK DITENGAH KETIDAKJELASAN UU TIPIKOR

Oleh Rico Hermawan

Pada 27 Desember 2008 KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merayakan ulang tahunnya yang kelima. Komisi khusus pemberantasan korupsi ini sejak tahun 2003 didirikan dan semakin tahun semakin menunjukan fungsinya. Ide dasar pembentukan lembaga ini adalah sebagai jalan keluar dari ketidakjelasan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hingga usia yang kelima ini apa saja prestasi yang telah dicapai oleh KPK? Apakah penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia telah menemukan titik terang?
Pada tahun 2008 citra KPK meningkat, hal ini ditunjukan dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK. Tentu saja yang paling membanggakan adalah keberhasilan KPK mengungkap kebobrokan para Anggota DPR yang banyak melakukan tindak korupsi. Banyak para anggota terhormat ini yang ditangkap KPK karena terbukti telah merugikan negara. Contoh kasus yang menghebohkan adalah ketika tertangkapnya suami penyanyi dangdut Kristina, Al Amin Nasution yang terlibat kasus penyuapan pengalihfungsian hutan lindung kabupaten bintan yang juga melibatkan sekda Kabupaten Bintan. Semakin gencarnya tekanan yang dilakukan KPK dalam memberantas kasus korupsi sehingga menimbulkan kekhawatiran DPR pada sepak terjang KPK. Kekhawatiran yang hingga memunculkan ide untuk membubarkan KPK. Ide dari salah satu anggota DPR yang mulai khawatir karena tindakan KPK yang mulai menyisir pemerikasaan ke gedung DPR. Mungkin mereka takut tindakan KPK ini akan mengungkap kasus-kasus besar lain dari para anggota DPR. Keberhasilan-keberhasilan ini menunjukan bahwa KPK memeang dapat diandalkan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, padahal sempat muncul pesimisme terhadap KPK pada akhir tahun lalu ketika proses pemilihan Ketua KPK memuculkan nama-nama yang diragukan oleh banyak orang. Kasus ini memunculakan polemik apakah KPK akan bisa menjadi alat pemberantas korupsi yang mumpuni dengan tidak dipimpim oleh pemimipim yang kredibilitas hingga memunculkan nama Antasari Azhar sebagai pemenangnya. Sempat muncul kekecewaan terpilihnya Antasri Azhar karena latar belakang Antasari Azhar yang notabene adalah orang Kejaksaan yang terlibat banyak kasus seperti kasus korupsi Anggota DPRD Sumatra Barat dan Tommy Suharto. Namun keraguan itu lama kelamaan hilang menjadi optimisme dengan banyaknya prestasi yang dapat dicapai KPK akhir-akhir ini. Pimpinan KPK secara perlahan dapat melepaskan diri dari bayang-bayang pimpinan yang lama. Mereka dapat menjawab keraguan masyarakat dengan kinerja dan keberhasilan yang dicapai. Bagaimanapun rakyat juga yang akan menilai KPK sendiri, jika dilihat dari persepsi masyarakat sekarang banyak yang mengatakan bahwa KPK telah dianggap berhasil mengatasi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Keberhasilan ini tentu saja juga berpengaruh pada citra pemerintah. Secara otomatis citra pemerintah dalam memberantas korupsi. Pemerintahan SBY saat ini dapat dikatakan berhasil dalam pemberantasan krupsi. Ini juga merupakan salah satu janji yang dapat dipenuhi oleh pemerntahan SBY untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun, keberhasilan-keberhasilan ini jangan sampai membuat KPK jumawa dahulu, karena pekerjaan berat KPK masih sangat banyak, masih banyak kasus korupsi yang belum tersentuh oleh KPK. KPK diharapkan tetap menjaga komitmennya untuk memberantas korupsi, jangan sampai tergoda oleh pihak lain yang akan hanya merugikan negara.
Namun ditengah hari ulang tahun ini, ada Kado yang belum diterima oleh KPK. Kado yang dimaksud adalah kejelasan RUU TIPIKOR. Hingga saat ini kejelasan mengenai UU tersebut tidak menemui titik terang. DPR yang merancang UU tersebut terkesan lamban dalam menanganinya. Hal ini dapat mempersulit KPK dalam menjalankan tugasnya. Padahal dengan diberlakukannya UU Tipikor ini akan mempermudah penanganan korupsi di Indonesia. UU ini membahas tentang Pengadilan Tipikor. Padahal Mahkamah Konstitusi telah memberikan batas waktu pengesahan UU tersebut hingga 19 Desember 2009, namun hingga kini tidak ada kejelasan akan penyelesaian UU tersebut. Ketua DPR sendiri mengkhawatirkan pembahasan RUU ini akan melampaui batas waktu dari yang diberikan MK, kekhawatiran itu muncul karena DPR sendiri tidak menentukan batas akhir pembahasan RUU tersebut. Menurut ICW tindakan DPR yang dianggap mengulur ngulur waktu ini sebagai upaya DPR untuk menggembosi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal yang dialakukan DPR ini secara jelas dapat melemahkan peran dari KPK dan Pengadilan Tipikor yang telah ada ssat ini. Apabila RUU ini dapat disahkan akan dapat membantu pemberantasan korupsi di Indonesia. Saat ini penanganan pidana korupsi masih ditangani oleh pengadilan negeri, ini berarti sama saja menjadikan perkara korupsi sama dengan perkara pidana umum lainnya, padahal pidana korupsi sangat luar biasa permasalahannya dibanding pidana umum. Maka dari itu DPR harus dapat mengesahkan RUU Tipikor sebagai usaha memberantas korupsi di Indonesia, ini juga dapat dijadikan sebagai usaha DPR untuk memperbaiki citra di mata masyarakat. Semoga Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan kado ulang tahunnya di Har Ulang Tahunnya yang kelima ini.

Ditulis pada 29 Desember 2008
Rico Hermawan
Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Gajah Mada

Kategori:Materpiece
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: